DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026).
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Bali, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, perwakilan Kanwil BPN Provinsi Bali, tim KPK RI, serta para bupati dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Bali.
Dalam sambutan Gubernur Bali yang dibacakan Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci utama dalam pencegahan korupsi. Pemerintah Provinsi Bali juga mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, termasuk melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali.
“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujar Dewa Made Indra.
Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.
“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.
Pembahasan dalam koordinasi tersebut difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya tanah dan bangunan. Selain itu, forum juga membahas tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK.
Masing-masing pemerintah daerah mendapat kesempatan memaparkan perkembangan penertiban serta sertifikasi aset. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, serta bertanggung jawab.
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Ia menilai sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah penting untuk menjaga aset serta keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Sanjaya.
Melalui koordinasi lintas pemerintah daerah bersama KPK, upaya penertiban dan sertifikasi aset diharapkan terus diperkuat. Pengelolaan aset yang tertib menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Bali.[rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
