BerandaBadungPHRI BPD Bali Gelar Rakerda III 2018, Petakan Situasi Pariwisata Jelang Rakernas...

PHRI BPD Bali Gelar Rakerda III 2018, Petakan Situasi Pariwisata Jelang Rakernas di Palembang

BADUNG,MEDIAPELANGI.com—Jelang Rakernas PHRI di Palembang-Sumatra selatan bulan Pebruari mendatang, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah(BPD) Provinsi Bali menggelar Rakerda yang ke-III tahun 2018. Rakerda di ikuti oleh puluhan utusan PHRI Badan Pimpinan Cabang (BPC) Kabupaten/Kota se-Bali, bertempat di Ruang Kriya Goshana-Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (17/1/2018).

Turut hadir sejumlah undangan antara lain Dinas Pariwisata Bali, Dinas Pariwisata Badung,  Polda Bali, Ketua MUDP Bali, dan sejumlah perwakilan asosiasi.

Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, SE., MBA.,  selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutannya mengatakan, Rakerda PHRI BPD Bali dilaksanakan dalam rangka persiapan menuju Rakernas PHRI di Palembang-Sumatra Selatan, bulan pebruari 2018 mendatang.

Menurutnya melalui Rekerda seluruh jajajaran PHRI BPC Kabupaten/Kota se-Bali diharapkan berpartisipasi menyampaikan berbagai permasalahan dan program yang akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk disampaikan pada Rakernas di Palembang. “Masukan Bali pasti ditunggu-tungu, setiap Rakernas Bali selalu menjadi barometer bagi daerah lain,”ujarnya

Terkait dilaksanakannya Rakerda di Badung, Rai Suryawijaya menyampaikan, di Bali saat ini ada 130 ribu kamar hotel, dan 98 ribu kamar ada di Kabupaten Badung, maka setiap event yang dilaksanakan oleh asosiasi pariwisata tentu akan mendapat sambutan positif dari pemerintah Kabupaten Badung. “Hubungan kita dengan pemerintah harus berjalan baik, seluruh jajaran PHRI harus bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten/kota, tandasnya.

Rakerda PHRI BPD Bali Ke III 2018 Kriya Goshana Puspem Badung 17 Januari 2018 PHRI BPD Bali Gelar Rakerda III 2018, Petakan Situasi Pariwisata Jelang Rakernas di Palembang

Photo : Peserta Rakerda PHRI BPD Bali ke III di Puspem BadungSambutan juga disampaikan oleh Ketua PHRI BPD Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace.  Disampaikan oleh Cok Ace, Rakerda merupakan amanat AD/ART PHRI dan wajib dilakukan sebelum pelaksanaan Rakernas. Rakerda hari ini sangat penting untuk membahas program kerja, struktur kepengurusan serta perencanaan kebutuhan anggaran, katanya.

Baca Juga:  Koster Tegaskan WNA Wajib Hormati Budaya Bali

Seperti biasa Cok Ace selalu melengkapi sambutannya dengan data, dijelaskan pada bulan Januari 2018 okupansi (hunian) hotel masih relatif rendah, seperti Nusa Dua sekitar 47%, Kuta 57%, Ubud 40%, Karangasem 30%,  dan Buleleng sekitar 40%. Dari segi waktu Bali sedang berada pada dua peristiwa penting  yaitu peritiwa Erupsi Gunung Agung dan pelaksanaan Pilkada serentak Pilgub Bali 2018. Menurut Cok Ace kedua hal tersebut perlu dibahas dalam Rakerda, karena sebagai masyarakat, PHRI memiliki kepentingan untuk ikut memikirkan pembangunan Bali kedepan, termasuk recovery pariwisata ditengah/paska letusan Gunung Agung, hal tersebut penting disampaikan saat Rakernas, terangnya.

Cok Ace yang juga selaku calon wakil gubernur salah satu pasangan pada Pilgub Bali 2018 juga menekankan tentang dampak letusan Gunung Agung yang mengakibatkan ditutupnya Bandara Ngurah Rai selama dua hari. “Peristiwa itu baru cubitan kecil dari Tuhan, betapa sesungguhnya rapuh dan lemahnya pariwisata kita di Bali, kita tidak bisa berbuat apa-apa saat terjadi  erupsi Gunung Agung, wisatawan numpuk di air port. Begitu juga kita punya 130 ribu kamar hotel tetapi disana ada ribuan orang pengungsi harus tidur di atas tikar dan rumput. Ini sebuah peringatan dan bahan perenungan, bahwa pariwisata belum sepenuhnya memberi kesejahteraan bagi rakyat Bali,” ucap Cok Ace.

Pada kesempatan ini Cok Ace secara kusus juga menyampaikan kepada seluruh jajaran PHRI Bali, bahwa terkait pencalonan dirinya sebagai wakil Gubernur pada Pilgub Bali 2018, maka tugas Ketua PHRI BPD Bali dan Ketua BPPB yang diembannya akan dilimpahkan kepada wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan IB. Sidharta Putra, MBA sebagai pelaksana tugas, sedangkan untuk ketua BPPB Bali pelaksana tugas ditunjuk Rai Suryawijaya. “Akan segera kami buatkan SK,” kata Cok Ace.

Baca Juga:  Viral Warga Melintas Kena Pungutan di Jatiluwih, Ketua DPRD Tabanan: Harus Dibedakan

Berikutnya terkait dengan pelaksanaan Rakerda dan Rakernas PHRI, sambutan juga disampaikan oleh Kadis Pariwisata Badung  DR. I Made Badra, MM. Menurutnya pembangunan pariwisata harus menyasar empat pilar, yakni destinasi, industri, promosi dan kelembagaan, ujarnya.

Terakhir sebelum Rakerda dibuka secara resmi, Kadis Pariwisata Bali AA. Gede Yuniartha Putra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Bali Drs. I Nyoman Wardawan berpesan, sebagai asosiasi pariwisata, PHRI harus terus bisa mendorong dan memberi warna bagi perkembangan industri pariwisata Bali, tulisnya.

PHRI Rakerda PHRI BPD Bali Gelar Rakerda III 2018, Petakan Situasi Pariwisata Jelang Rakernas di Palembang
Photo : Penyerahan laporan dan program kerja oleh Ketua PHRI Tabanan I Gst Bagus Damara kepada Ketua PHRI Bali

Setelah acara pembukaan, agenda berikutnya adalah  penyampaian laporan, usulan dan program dari masing-masing utusan PHRI BPC Kabupaten/kota, pembahasan berlangsung hingga siang. Setelah semuanya mendapat kesempatan, pihak panitia akhirnya menyimpulkan sejumlah usulan dan permasalahan krusial yang penting disampaikan saat Rakernas  PHRI di Palembang, antara lain permasalan hukum yang melibatkan sejumlah hotel  terkait Gugatan PT. Non Bar saat siaran Piala Dunia 2014, masalah hak cipta musik, ijin genset, kebijakan BP. POM, sikronisasi perijinan pusat-daerah,  pajak online travel agent, termasuk kebijakan pajak kerjasama dengan Googel, usulan penundaan kewajiban hotel kepada Bank terkait dampak erupsi Gunung Agung, sistem promosi melalui website bersama untuk mendukung program visit wonderful Indonesia dan lain sebagainya.

Sebebelum Rakerda ditutup, Rai Suryawijaya kembali menegaskan pentinganya pembentukan BPPD di setiap kabupaten, tujuannya agar promosi dapat dilakukan secara terarah dan efektif, untuk pembiayaan bisa saja diambilkan dari dana PHR Badung yang digelontorkan ke 6 Kabupaten, pungkasnya (*/kr).

 

BERITA LAINNYA

ARSIP BERITA

Silahkan pilih bulan untuk melihat Arsip Berita.

BERITA POPULER