TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, menegaskan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Arnawa saat Rapat Kerja (Raker) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah (PD) Unit Penghasil dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (2/10).
Menurut politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Komet ini, penggunaan APBD harus selektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, seperti sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur. Ia menyoroti masih banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Dengan adanya pengurangan dana transfer dari pusat, daerah harus memiliki kiat dan inovasi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini peningkatan PAD masih belum signifikan dan cenderung stagnan,” tegas Arnawa.
Ia menilai, upaya peningkatan PAD di Kabupaten Tabanan masih jauh dari harapan. Karena itu, Arnawa mendorong pihak eksekutif untuk lebih serius dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah agar Tabanan memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan.
Lebih lanjut, Ketua DPRD asal Kecamatan Penebel ini menyoroti belum terealisasinya sejumlah program yang sudah lama menjadi pembahasan, salah satunya terkait sistem e-ticketing di sektor pendapatan daerah.
“Sudah bertahun-tahun pembahasan e-ticketing ini disuarakan, tetapi hingga kini belum juga terealisasi. Kami di dewan mempertanyakan ada apa sebenarnya, karena hal ini penting untuk transparansi dan efisiensi pendapatan daerah,” ujarnya dengan nada kritis.
Arnawa menegaskan, penerapan sistem digital seperti e-ticketing dan pembayaran berbasis daring akan mempermudah proses transaksi dan memastikan seluruh penerimaan langsung masuk ke kas daerah tanpa kebocoran.
“Kalau daerah lain sudah bisa menerapkan sistem berbasis digital, Tabanan juga harus mampu. Jangan sampai potensi PAD terbuang percuma hanya karena lemahnya implementasi kebijakan,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
