Pemkab Tabanan–Kejati Bali Teken PKS Pidana Kerja Sosial

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:54 WITA

Pidana Kerja Sosial — Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan pidana kerja sosial bersama Kejaksaan Tinggi Bali, yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Rabu (17/12), sebagai komitmen bersama mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bentuk penerapan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Rabu (17/12).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dengan Gubernur Bali, serta penandatanganan PKS antara Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali dengan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjam Pidum) Kejaksaan RI Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum, Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., para Asisten Setda Provinsi Bali, Bupati dan Wali Kota se-Bali, Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Mewakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Sesjam Pidum Undang Mugopal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kerja sama ini sebagai wujud komitmen bersama dalam menghadirkan sistem penegakan hukum yang tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi masyarakat.

“Tidak semua perkara harus diselesaikan melalui pengadilan. Kejaksaan telah menerapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme restorative justice sejak empat tahun terakhir,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, bukan residivis, kerugian negara di bawah Rp2,5 juta, serta adanya perdamaian antara tersangka dan korban dapat diselesaikan tanpa proses persidangan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana, menegaskan bahwa penandatanganan PKS ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen nyata seluruh pihak dalam menerapkan pidana kerja sosial secara konsisten dan bermartabat. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus menghadirkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial.

“Penerapan pidana kerja sosial membutuhkan peran aktif semua pihak. Kejaksaan bertugas memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten, sementara pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan teknis, pembinaan, serta penyediaan sarana kerja sosial yang aman dan bermanfaat,” jelasnya.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Ia menyebut restorative justice sebagai terobosan penting dalam sistem hukum nasional. “Pendekatan ini akan mengurangi jumlah warga yang harus menjalani pidana penjara, mengurangi beban negara, serta menghadirkan sanksi sosial yang memiliki nilai kemanusiaan,” ungkapnya.

Gubernur Koster juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung penuh implementasi pidana kerja sosial yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2026. Ia berharap kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Menanggapi kerja sama tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial. Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemkab Tabanan siap berkolaborasi aktif, memfasilitasi pelaksanaan teknis, serta mendukung pembinaan dan penyediaan sarana pendukung agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Penandatanganan PKS ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial di Bali, termasuk di Kabupaten Tabanan.[*]