DPRD Tabanan Soroti Perbedaan Menu MBG, Khawatir Ketimpangan Gizi Siswa

Jumat, 27 Februari 2026 | 20:34 WITA

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SD di Kota Tabanan — Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana bersama anggota , saat melakukan kunjungan lapangan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 6 Delod Peken, Tabanan, Jumat (27/2).

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabanan mendapat sorotan serius dari DPRD Tabanan. Dalam upaya memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi siswa, Komisi IV DPRD Tabanan melakukan kunjungan lapangan ke dua sekolah dasar di Kota Tabanan, Jumat (27/2).

Kunjungan tersebut dilaksanakan di SD N 1 Dajan Peken dan SD N 6 Delod Peken. Dari hasil monitoring tersebut, Komisi IV menemukan sejumlah permasalahan penting, terutama terkait perbedaan menu makanan yang disajikan kepada siswa penerima program MBG Tabanan.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam jenis dan kualitas menu di dua sekolah tersebut.

“Saat kunjungan, kami menemukan menu makanan di SDN 6 jauh lebih baik dibandingkan dengan menu makanan di SDN 1. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.

Menurut Wastana, perbedaan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar persoalan variasi makanan. Lebih dari itu, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pemenuhan gizi siswa.

Program MBG sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah agar mendukung tumbuh kembang optimal serta meningkatkan konsentrasi belajar. Namun, jika standar menu berbeda antar sekolah, maka asupan gizi yang diterima siswa juga tidak merata.

“Karena perbedaan menu ini, kami khawatir pemenuhan gizi anak penerima MBG tidak sama. Ini bisa menimbulkan ketimpangan gizi antar siswa,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan program MBG, makanan disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Oleh karena itu, DPRD Tabanan menilai perlu adanya standarisasi menu agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Tabanan tetap terjaga dan merata.

Selain persoalan menu MBG, Komisi IV DPRD Tabanan juga menemukan belum adanya pos pelaporan di sekolah-sekolah. Padahal, pos tersebut dinilai penting sebagai sarana untuk menampung keluhan maupun kondisi khusus siswa terkait konsumsi makanan.

Beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian antara lain alergi makanan, siswa yang memiliki pantangan tertentu, hingga anak yang tidak mau makan karena alasan kesehatan atau kebiasaan.

Tanpa adanya pos pelaporan yang jelas, dikhawatirkan permasalahan di lapangan tidak tertangani dengan cepat. Hal ini tentu dapat berdampak pada efektivitas program Makan Bergizi Gratis di Tabanan.

Wastana meminta agar koordinator keamanan pangan di masing-masing sekolah lebih aktif memantau kondisi siswa. Koordinasi antara sekolah dan pihak SPPG juga harus diperkuat agar kebutuhan khusus siswa dapat segera diakomodasi.

Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, Komisi IV DPRD Tabanan berencana memanggil seluruh penyelenggara SPPG di Kabupaten Tabanan untuk menggelar rapat evaluasi bersama.

Rapat tersebut bertujuan menyatukan komitmen terkait standar jenis menu, kualitas bahan makanan, serta mekanisme pengawasan keamanan pangan dalam program MBG Tabanan.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di beberapa daerah di luar Bali. DPRD Tabanan ingin memastikan kejadian serupa tidak terjadi di wilayahnya.

“Pemanggilan akan segera kami lakukan. Kami tidak ingin terjadi kondisi fatal seperti keracunan makanan di daerah lain. Pengawasan harus diperketat demi keselamatan siswa,” tegas Wastana.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Karena itu, pengawasan pelaksanaannya di daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, dan penyelenggara SPPG.

DPRD Tabanan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap program MBG, baik dari sisi kualitas gizi, keamanan makanan, hingga sistem pelaporan di sekolah.

Dengan evaluasi menyeluruh dan standarisasi menu yang jelas, diharapkan program MBG Tabanan benar-benar mampu memberikan manfaat optimal bagi siswa serta mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Ke depan, sinergi antara DPRD, pihak sekolah, dan penyelenggara SPPG menjadi kunci utama keberhasilan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tabanan.[ka]