KARANGASEM, MEDIAPELANGI.com – Pengamanan pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) Tahun 2026 di Pura Agung Besakih diperkuat secara signifikan. Pemerintah Provinsi Bali memastikan sistem keamanan berjalan maksimal dengan melibatkan ratusan personel gabungan serta dukungan teknologi digital.
Hal ini terungkap dalam rapat persiapan akhir yang digelar di Gedung Wyata Graha Besakih, Selasa (31/3/2026), yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pengamanan menjadi prioritas utama guna menjamin kelancaran dan kekhusyukan pelaksanaan upacara keagamaan terbesar di Bali tersebut.
“Pengamanan harus maksimal. Jangan sampai ada gangguan sekecil apapun,” tegasnya.
Sebanyak 545 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan IBTK 2026. Personel tersebut terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Pecalang, panitia, serta instansi terkait lainnya. Mereka akan bertugas selama 24 jam penuh dengan sistem pengamanan terbuka dan tertutup.
Penempatan personel difokuskan pada titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan gangguan, baik dari sisi keamanan maupun kelancaran arus pemedek. Selain itu, tim pengurai juga disiapkan untuk merespons cepat jika terjadi kepadatan atau kemacetan di kawasan Besakih.
Beberapa potensi kerawanan yang menjadi perhatian serius antara lain praktik tarif ojek yang tidak sesuai ketentuan, kasus pencurian atau kehilangan barang, gangguan terhadap sarana upacara, hingga penumpukan massa di titik tertentu.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem pengamanan tidak hanya mengandalkan personel di lapangan, tetapi juga diperkuat dengan teknologi digital. Lebih dari 144 titik kamera pengawas (CCTV) telah dipasang dan terhubung langsung ke command center.
Dengan sistem ini, seluruh aktivitas di kawasan Besakih dapat dipantau secara real-time sehingga memungkinkan respons cepat jika terjadi gangguan.
“Semua harus terpantau. Dengan teknologi, kita bisa respon cepat,” ujar Koster.
Selain CCTV, sistem komunikasi juga diperkuat melalui integrasi jaringan dengan ORARI serta penyebaran informasi melalui sistem audio di kawasan pura. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap informasi penting dapat tersampaikan dengan cepat kepada pemedek maupun petugas.
Sebagai bagian dari pelayanan publik, posko layanan juga disiapkan untuk menangani berbagai kebutuhan masyarakat, seperti membantu orang tersesat, menangani kehilangan barang, hingga memberikan informasi umum.
Sistem ini dinilai efektif karena selama pelaksanaan kegiatan sebelumnya mampu membantu masyarakat menemukan kembali barang yang hilang.
Tidak hanya itu, penataan pedagang juga menjadi bagian penting dalam strategi pengamanan. Para pedagang diwajibkan berjualan di zona yang telah ditentukan dan dilarang keras berjualan di jalur utama yang dapat mengganggu arus pemedek.
Selain aspek lokasi, pedagang juga diawasi terkait kebersihan dan kelayakan makanan yang dijual. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman.
“Kalau melanggar, kita tindak. Ini untuk keamanan dan kenyamanan semua,” tegas Koster.
Di sisi lain, pemerintah juga mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata tertib pelaksanaan IBTK 2026. Informasi disebarluaskan hingga tingkat desa melalui kepala desa, bendesa adat, serta berbagai platform media sosial dan media massa.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga dapat mengurangi potensi penumpukan dan kesalahpahaman di lapangan.
Dengan dukungan personel yang besar, teknologi pengawasan yang canggih, serta komunikasi publik yang masif, pengamanan IBTK 2026 diharapkan berjalan optimal.
“Ini tanggung jawab bersama. Semua harus bergerak menjaga keamanan dan ketertiban,” pungkas Gubernur Koster.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
