TABANAN, MEDIAPELANGI.com — Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mewakili Bupati Tabanan menghadiri entry meeting pemeriksaan terinci oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang digelar di Ruang Rapat Jayaning Singasana, Lantai 3 Kantor Bupati Tabanan, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini menandai dimulainya proses pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Entry meeting tersebut turut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira beserta jajaran tim pemeriksa. Hadir pula Sekretaris Daerah Tabanan, para asisten, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan.
Dalam pertemuan tersebut dibahas agenda pemeriksaan terinci yang akan berlangsung selama 35 hari ke depan. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan daerah, termasuk kesesuaian penggunaan anggaran, efektivitas program, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam sambutannya, Wabup Dirga menyampaikan pesan Bupati Tabanan yang menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan dari BPK RI dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Kami memohon bimbingan dari BPK RI agar pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkab Tabanan telah berupaya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK bukan semata proses audit, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan. Dengan adanya masukan dari tim pemeriksa, diharapkan setiap perangkat daerah dapat terus melakukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.
Sementara itu, pihak BPK RI Perwakilan Bali menegaskan bahwa pemeriksaan terinci ini dilakukan secara profesional, independen, dan objektif. Tujuannya tidak hanya untuk menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Selama proses pemeriksaan berlangsung, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Hal ini penting untuk memastikan proses audit berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran.
Dengan dimulainya pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dan akuntabilitas diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga budaya kerja dalam setiap lini pemerintahan daerah.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
