TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tabanan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan sekitar Rp30,56 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah Unit Penghasil, Senin (2/11/2026).
Rapat kerja tersebut membahas proyeksi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa selaku Ketua Banggar DPRD menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran secara cermat serta terukur. Ia berharap alokasi APBD 2027 sesuai dengan kebutuhan masing-masing program dan kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Optimalisasi potensi pendapatan daerah juga menjadi perhatian, terutama seiring perkembangan perekonomian Kabupaten Tabanan dan sektor kepariwisataan. Pengelolaan potensi pendapatan yang maksimal, disertai perencanaan anggaran yang matang, diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila selaku Ketua TAPD menjelaskan, pendapatan daerah pada APBD Induk 2027 direncanakan sebesar Rp2,15 triliun lebih. Angka tersebut turun Rp30,56 miliar atau sekitar 1,4 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.
Sementara itu, belanja daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,13 triliun lebih, atau mengalami penurunan sekitar Rp124,37 miliar dibandingkan APBD 2026.
Dengan proyeksi pendapatan yang lebih rendah, perencanaan belanja menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu memastikan alokasi anggaran tetap sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Belanja daerah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, mendukung program strategis serta prioritas pembangunan, dan membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Tabanan.
Kebijakan penganggaran juga tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal. Optimalisasi PAD dan ketepatan pengalokasian belanja diharapkan menjadi kunci agar program pembangunan Tabanan tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. [ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
