DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai upaya menjaga keamanan dan citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi hal yang sangat krusial, tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga reputasi Bali agar tetap aman dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Anggota DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi dan I Wayan Sudirta, di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (12/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan berbasis desa adat sebagai langkah strategis dalam menekan peredaran narkoba hingga ke akar masyarakat.
Salah satu upaya yang didorong adalah penyusunan pararem atau peraturan adat yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal ini sangat efektif untuk membangun benteng sosial yang kuat di tingkat komunitas.
“Pencegahan berbasis desa adat menjadi penting karena masyarakat Bali memiliki struktur sosial yang kuat. Pararem dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan dan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini,” ujarnya.
Koster juga menegaskan bahwa penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), aparat penegak hukum, serta masyarakat adat.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.
“Pentingnya sinergi dan kerja sama dalam menangani ancaman narkoba yang serius ini. Penanganan melalui rehabilitasi juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Menurutnya, Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki kerentanan tinggi sebagai pintu masuk peredaran narkotika, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penindakan.
Ia menekankan bahwa peredaran narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi bangsa.
“Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius ini. Kolaborasi antara BNN, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala BNN Provinsi Bali, Budi Sajidin. Ia mendorong pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik daerah sebagai bagian dari upaya penanganan yang lebih komprehensif.
Selain itu, ia juga mengusulkan penguatan tim terpadu lintas instansi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba di Bali.
Budi Sajidin turut mendukung kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi bagi penyalahguna murni yang diarahkan untuk menjalani rehabilitasi melalui asesmen terpadu.
Menurutnya, pendekatan ini lebih humanis dan efektif dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba.
Ia juga menegaskan pentingnya peran desa adat dalam upaya pencegahan, termasuk melalui penyusunan pararem khusus terkait narkoba di seluruh desa adat di Bali.
“Pendekatan berbasis kearifan lokal merupakan benteng yang sangat efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba,” ujarnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali optimistis dapat menekan peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia yang aman dan berdaya saing global.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
