Koster: Organisasi Adat Harus Jadi Pemersatu, Bukan Pemecah di Bali

Senin, 13 April 2026 | 09:36 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sambutan pada Lokasabha PBMM Badung di Puspem Badung — Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan dalam Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung di Puspem Badung, Minggu (12/4/2026).

BADUNG, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya peran organisasi adat sebagai kekuatan pemersatu sekaligus penguat tanggung jawab sosial masyarakat Bali.

Hal tersebut disampaikannya dalam Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung yang digelar di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (12/4/2026).

Dalam sambutannya, Koster menekankan bahwa organisasi adat tidak boleh hanya menjadi wadah formal semata. Menurutnya, organisasi adat harus mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Organisasi adat tidak hanya sebagai wadah, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa organisasi berbasis kekerabatan di Bali tidak boleh memicu fragmentasi sosial di tengah masyarakat. Sebaliknya, organisasi tersebut harus memperkuat dedikasi internal kepada leluhur atau kawitan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Bali secara luas.

“Bergabung dalam organisasi bukan untuk membentuk paksi-paksi di masyarakat, tetapi untuk memperkuat loyalitas, konsistensi, dan pengabdian yang berdampak bagi Bali,” ujarnya.

Ketua Umum PBMM Kabupaten Badung, Jro Gede Komang Widiarta, dalam kesempatan yang sama mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan semangat pengabdian serta memperkuat jati diri sebagai bagian dari masyarakat adat Bali.

“Kita bersatu bukan untuk menjadi lebih besar, tetapi untuk memahami jati diri dan mengabdi demi kesejahteraan bersama,” katanya.

Sementara itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Bali yang dinilainya visioner dan konsisten dalam membangun Bali berbasis budaya.

Ia mengaku banyak belajar dari kepemimpinan Koster, terutama dalam implementasi visi pembangunan Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur lewat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Beliau sangat visioner dan sudah memikirkan bagaimana haluan Bali 10 tahun ke depan,” ujarnya.

Adi Arnawa juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapatkan arahan langsung dari Koster dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya dalam memastikan pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Bali.

Lebih lanjut, ia menyoroti kemampuan Gubernur Bali dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai proyek strategis di Bali mendapatkan dukungan anggaran dari APBN.

“Kita patut bersyukur memiliki Gubernur yang memiliki kemampuan lobi luar biasa ke pusat, sehingga banyak program pembangunan Bali didukung oleh APBN,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan sejumlah proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya pasca-penutupan TPA Suwung.

Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027 dengan teknologi insinerasi modern yang mampu mengolah sampah residu menjadi energi listrik. Fasilitas tersebut dirancang untuk menangani volume sampah dari kawasan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan kawasan suci, termasuk pembangunan fasilitas parkir bertingkat di kawasan Pura Ulun Danu Batur untuk mengurai kemacetan saat pelaksanaan upacara besar.

Di kawasan Pura Besakih, dilakukan renovasi pelinggih dengan tetap mempertahankan pakem arsitektur tradisional Bali, serta penguatan infrastruktur jalan guna meningkatkan aksesibilitas dan keamanan.

Tak hanya itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,27 triliun untuk 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali pada tahun 2026.

Program tersebut mencakup pembangunan sistem penyediaan air minum, pengamanan pantai di wilayah rawan abrasi, kelanjutan proyek shortcut Singaraja–Mengwitani, hingga pembangunan sistem sanitasi terpusat di kawasan wisata.

Kegiatan Lokasabha VI PBMM Kabupaten Badung ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, anggota DPRD Badung, serta para pemangku desa, unsur Tripika, dan tokoh adat lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan organisasi adat di Bali semakin solid dan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial serta keberlanjutan budaya Bali di tengah arus globalisasi.[*]