DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Penguatan peran lembaga desa menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ketertiban sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPD-DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (ASLINMAS) Provinsi Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Pengukuhan pengurus ABPEDNAS dan ASLINMAS Bali periode 2026-2031 tersebut dilakukan dalam rangkaian apel akbar yang turut dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, kepolisian, desa adat, serta jajaran organisasi terkait.
Kehadiran Sanjaya menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap penguatan kelembagaan yang bekerja di tingkat desa. Menurutnya, persoalan yang muncul di masyarakat membutuhkan koordinasi lintas unsur, termasuk pemerintah desa, lembaga adat, unsur keamanan, dan lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa pengukuhan bukan sekadar kegiatan seremonial. Pengurus yang telah dikukuhkan mengemban amanah untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi kepada masyarakat.
ASLINMAS memiliki peran dalam membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Sementara ABPEDNAS menjadi wadah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Burhanuddin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan satuan perlindungan masyarakat untuk memperkuat ketahanan sosial serta menciptakan lingkungan desa yang aman dan kondusif.
Bagi Sanjaya, hubungan antarlembaga tersebut menjadi penting karena desa memiliki karakter sosial yang berbeda-beda. Penanganan persoalan masyarakat pun tidak selalu harus menggunakan pendekatan yang sama.
“Kalau ada persoalan hukum di Bali, termasuk di Tabanan, kita juga memiliki lembaga adat yang bisa diajak bekerja sama. Tidak serta-merta semua persoalan harus naik ke pengadilan. Kalau bisa diselesaikan melalui kerja sama dengan adat, keamanan di desa tentu akan terjamin dengan baik,” jelasnya.
Sanjaya menilai keberadaan lembaga yang bekerja di tingkat desa perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi antara unsur keamanan, pemerintah desa, lembaga adat, serta lembaga yang menjadi representasi masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga suasana desa tetap aman sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Ini seperti lembaga DPR di sebuah Desa, sehingga keberadaannya penting dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat,” imbuhnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pesan dalam pengukuhan ABPEDNAS dan ASLINMAS Bali. Keberadaan kedua organisasi diharapkan tidak hanya memperkuat struktur kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Selain pengukuhan, rangkaian kegiatan juga diisi penyerahan bantuan Beras Bahagia dan kegiatan pilah sampah. Agenda tersebut memperlihatkan bahwa penguatan organisasi desa tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan tata kelola, tetapi juga dapat bersentuhan dengan kepedulian sosial serta lingkungan.
Dengan sinergi antarlembaga, pemerintah daerah berharap berbagai potensi persoalan di tingkat desa dapat ditangani melalui koordinasi yang tepat. Di sisi lain, masyarakat tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Penguatan ABPEDNAS dan ASLINMAS pun menjadi bagian dari upaya memperkokoh kapasitas masyarakat desa, dengan tetap memperhatikan peran pemerintah desa, lembaga adat, serta unsur keamanan sesuai kewenangan masing-masing.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
