Tabanan (Mediapelangi.com)-Pembahasan program kerja dan rencana penyegaran kepengurusan menjadi agenda yang cukup hangat saat  digelarnya Musyawarah Kerja Pengurus Provinsi (Muskerprov) PBSI Bali 2017 di Wantilan Sport Center Dewarra Tabanan, Rabu (15/11/2017).

Muskerprov dihadiri oleh sejumlah utusan Pengkab/Pengkot se-Bali dan dibuka langsung oleh Ketua  Umum Pengprov PBSI Bali I Nengah Wiratha, SE, M.Si. (mantan anggota DPD RI periode 2009-2014), didampingi oleh Sekretaris Umum I Made Darmiyasa, S. Sos. MAP dan jajaran pengurus Pengprov BPSI Bali lainnya.

Pada kesempatan ini Ketua Umum Wiratha banyak mengevaluasi dan mengklarifikasi permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan program organisasi, standar penyelenggaraan kompetisi dan standar administrasi organisasi. Secara khusus Wiratha sempat menyoroti adanya perbedaan mekanisme penyelenggaraan pertandingan dan sistem pertandingan  antara PBSI Bali dengan pihak KONI Bali.

Wiratha menegaskan, saat pelaksanaan Porprov bulan September 2017 lalu di Kab. Gianyar, seharusnya kebijakan pertandingan mengacu pada hasil keputusan rapat masing-masing organisasi cabang olahraga (cabor) bukan malah semuanya diatur oleh pihak KONI Bali, hal tersebut membuat kita bingung, ujarnya.

“Setahu saya KONI itu hanya fasilitator penyelenggaraan olahraga bukan ikut mencampuri kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat-rapat di internal cabor”, pungkas Wiratha.

Terkait rencana kerja dan program PBSI Bali kedepan, masing-masing utusan pengkab/pengkot secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya.  Pada kesempatan ini utusan Pengkab PBSI Tabanan IG Bagus C. Palasara mengusulkan, PBSI Bali penting menyusun standar pembiayaan dan mekanisme penyelenggaraan kompetisi. “Kami di Tabanan siap menyelenggarakan kompetisi secara berkala, namun kami masih ada kendala dalam pengadaan prangkat pertandingan, pengadaan prangkat  maupun harga sewa prangkat pertandingan cukup mahal,  mudah-mudah kedepan PBSI Bali bisa mencarikan solusi, terangnya.

Berikutnya utusan dari Pengkab PBSI Buleleng lebih banyak menyoroti soal manajemen organisasai, terutama masalah administrasi pertanggungjawaban oleh masing-masing bidang. “Bagaimanapun PBSI sebagai organisasi yang besar tidak bisa lepas dari masalah administrasi dan pertanggungjawaban”, pungkasnya (*/mp).