Warga Bandel Kena Sanksi, Desa Bengkel Tak Main-main Soal Sampah

Senin, 22 Desember 2025 | 21:10 WITA

Warga Bandel Kena Sanksi, Desa Bengkel Tak Main-main Soal Sampah — Warga Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Tabanan, tampak memilah sampah sesuai jenisnya ke dalam kantong terpisah saat mengikuti program pengolahan sampah berbasis sumber di TPS3R Lestari, sebagai bagian dari penerapan kebijakan desa untuk menekan persoalan sampah rumah tangga.[foto-dok-Desa Bengkel}

TABANAN, MEDIAPELANGI.com — Urusan sampah kini bukan lagi pilihan di Desa Bengkel. Tak mau memilah dan mengolah sampah dari rumah, siap-siap berurusan dengan sanksi. Pemerintah Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, resmi menerapkan kebijakan penundaan layanan administrasi bagi warga yang menolak mengikuti program pengolahan sampah berbasis sumber melalui TPS3R Lestari. Langkah keras ini menandai perubahan sikap desa: dari sekadar imbauan, menjadi penegakan aturan.

Kebijakan tersebut bukan keputusan mendadak. Pemerintah desa menegaskan, sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2024. Selama hampir setahun, warga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumber, mekanisme pengolahan di TPS3R, hingga dampak lingkungan jika pengelolaan sampah terus diabaikan. Sanksi administratif baru diterapkan efektif dalam dua bulan terakhir, setelah desa menilai pendekatan persuasif tidak lagi cukup.

Perbekel Desa Bengkel, I Nyoman Wahya Biantara, menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Perbekel. Sanksi yang dimaksud berupa penundaan layanan administrasi desa, seperti pengurusan surat-surat kependudukan dan layanan lainnya.

“Kami tidak serta-merta menghukum. Sosialisasi sudah lama dilakukan. Sekarang perlu ketegasan agar ada perubahan perilaku. Ini sesuai aturan desa,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Fakta di lapangan menunjukkan, tingkat kepatuhan warga memang belum merata. Dari total 520 kepala keluarga (KK) di Desa Bengkel, baru 333 KK yang tercatat aktif mengikuti layanan TPS3R Lestari. Sisanya memilih menggunakan jasa pengelolaan sampah swasta atau mengolah sampah secara mandiri di rumah. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu sistem pengelolaan sampah terpadu yang telah dibangun desa.

Desa Bengkel sendiri terdiri dari empat banjar, yakni Banjar Bengkel Buduk, Bengkel Kawan, Bengkel Gede, dan Bengkel Telengis. Warga yang bergabung dalam program TPS3R dikenakan iuran layanan pengangkutan sampah berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp50 ribu per bulan, bergantung pada volume dan jenis sampah, baik rumah tangga maupun usaha.

Sebagai bentuk timbal balik, pemerintah desa tidak hanya menuntut kewajiban, tetapi juga menyediakan insentif nyata. Warga peserta program mendapatkan layanan berobat gratis di dokter desa hingga lima kali dalam setahun, dengan nilai satu kali kunjungan sekitar Rp50 ribu. Selain itu, desa memberikan insentif komite sebesar Rp25 ribu per bulan serta membagikan sarana pemilahan berupa ember dan kantong sampah terpisah untuk sampah dapur, daun, residu, dan anorganik.

Meski demikian, penolakan masih terjadi. Wahya Biantara mengakui bahwa sebagian warga merasa belum perlu memilah sampah karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung masih beroperasi. Pola pikir “praktis” inilah yang menurutnya menjadi tantangan terbesar dalam mengubah kebiasaan masyarakat.
“Bagi warga yang sudah terbiasa memilah, tidak ada masalah. Tapi bagi yang belum, memang perlu ketegasan. Kalau tidak, perubahan tidak akan jalan,” katanya.

Kebijakan sanksi ini pun memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, langkah tegas Desa Bengkel dinilai sebagai bentuk keberanian desa menghadapi krisis sampah dari hulu, bukan sekadar memindahkan masalah ke TPA. Di sisi lain, sebagian warga menilai penundaan layanan administrasi sebagai langkah yang terlalu keras.

Namun upaya Desa Bengkel bukan tanpa pengakuan. Pada tahun 2024, desa ini menerima Penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha dari Pemerintah Provinsi Bali dalam kategori Komitmen Jaga Lingkungan Hidup. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Bengkel telah berjalan di jalur yang benar.

Kini, tantangan terbesar desa adalah memastikan seluruh warga patuh dan sistem pengelolaan sampah berjalan konsisten serta berkelanjutan. Bagi Pemerintah Desa Bengkel, kebijakan ini bukan sekadar soal sampah, melainkan soal disiplin, tanggung jawab, dan masa depan lingkungan. Sebab tanpa ketegasan hari ini, krisis sampah esok hari hanya akan semakin sulit dikendalikan.[ka]