TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Kasus kekerasan dan berbagai permasalahan anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, saat kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Tabanan, Kamis (26/3).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan anak.
Dalam pemaparannya, Seniasih menegaskan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran, menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri. Banyak anak yang belum memahami batasan tubuh serta cara melindungi diri dari potensi kekerasan. Dalam hal ini, peran keluarga dinilai sangat penting sebagai lingkungan pertama dalam membentuk rasa aman dan perlindungan bagi anak.
Selain itu, Forum PUSPA hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, serta akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Berbagai tantangan lain juga menjadi perhatian, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak. Fenomena ini dinilai dapat berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan sosial anak jika tidak diantisipasi dengan baik.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tabanan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara optimal, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah materi strategis dari berbagai narasumber. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan peran serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi KLA.
Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan perlindungan anak. Hal ini dinilai krusial agar program KLA tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.
Penguatan KLA juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, perlindungan anak di Bali diharapkan dapat semakin ditingkatkan.
Ke depan, upaya ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga dan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Bali diharapkan mampu mewujudkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
