DPRD Tabanan Awasi Ketat Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Bupati, E-Ticketing Jadi Sorotan

Rabu, 22 April 2026 | 21:33 WITA

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa memberikan keterangan usai rapat paripurna DPRD Tabanan — Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, memberikan keterangan usai Rapat Paripurna terkait penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025.

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat tindak lanjut rekomendasi yang diberikan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah agar tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengatakan DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.

Hal tersebut disampaikan Arnawa usai Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dalam rangka penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/4).

“Semua akan kita awasi sesuai tupoksi DPRD apakah rekomendasi sudah dijalankan atau belum,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Arnawa, rekomendasi DPRD tidak sekadar menjadi catatan administratif, tetapi merupakan hasil pembahasan intensif melalui panitia khusus (pansus), komisi, dan fraksi-fraksi di DPRD. Rekomendasi tersebut memuat berbagai evaluasi, saran, serta catatan strategis yang diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten wajib menjadikan rekomendasi DPRD sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga penyusunan program pembangunan daerah.

Meski menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Tabanan tetap memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian positif yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tabanan selama tahun anggaran 2025. Menurutnya, hubungan antara legislatif dan eksekutif harus tetap berjalan dalam semangat kemitraan yang sehat demi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, DPRD tetap menaruh perhatian serius terhadap sejumlah rekomendasi yang dinilai sangat penting dan mendesak untuk segera direalisasikan.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penerapan sistem e-ticketing di sejumlah daya tarik wisata (DTW), khususnya di Tanah Lot.

Arnawa menilai penerapan e-ticketing sangat penting guna meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan dari sektor pariwisata.

“Semua rekomendasi itu urgen dan harus dilaksanakan. Khusus untuk eksekutif, e-ticketing segera dilaksanakan dan wajib dilaksanakan demi kemajuan masyarakat Tabanan,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan sistem digital dalam pengelolaan tiket wisata akan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Tabanan.

Selain itu, sistem e-ticketing juga dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan destinasi wisata serta memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses layanan wisata secara lebih modern dan efisien.

DPRD Tabanan berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut nantinya akan dilakukan secara berkala melalui fungsi pengawasan DPRD, baik melalui komisi-komisi terkait maupun forum evaluasi lainnya.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap rekomendasi yang telah dihasilkan tidak berhenti hanya sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dengan pengawasan yang berjalan optimal, DPRD Tabanan berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat semakin efektif, transparan, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Selain itu, sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif juga diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan di berbagai sektor, termasuk pariwisata, ekonomi, dan pelayanan publik.[*]