DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa agar birokrasi semakin efisien, cepat, transparan, dan mampu meminimalkan berbagai risiko.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan insan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam forum Baliyoni Group Solution Day 2026 di The Meru Sanur, Selasa (5/5/2026).
Menurut Dewa Indra, pengadaan barang dan jasa kini tidak bisa lagi bertumpu pada pola kerja manual. Di tengah era digital, seluruh insan pengadaan wajib membekali diri dengan kemampuan teknologi agar proses kerja berjalan lebih akurat, akuntabel, dan terbuka.
“Kita hidup di zaman serba digital. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan aspek digital. Karena itu, kemampuan ini wajib dimiliki agar pekerjaan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menilai, transformasi dari sistem manual menuju digital bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi menjadi kebutuhan mutlak untuk memangkas proses birokrasi yang lambat sekaligus memperkecil potensi kesalahan dan penyimpangan.
Dengan berbagai instrumen yang kini tersedia seperti e-katalog dan sistem pengadaan elektronik lainnya, proses pengadaan dinilai dapat dilakukan lebih fleksibel, tidak terikat waktu dan tempat, serta memudahkan proses pengawasan.
Selain aspek efisiensi, Dewa Indra juga menyoroti pentingnya resiliensi atau ketahanan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, insan pengadaan harus memiliki kemampuan bertahan, beradaptasi, dan bangkit menghadapi tekanan maupun perubahan kebijakan.
Forum yang mengangkat tema Strategi Berbasis Efisiensi dan Resiliensi pada Pengadaan Barang dan Jasa 2026 itu dinilai menjadi ruang penting untuk memperkuat profesionalisme anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.
Ia berharap IAPI tidak hanya dipandang sebagai organisasi profesi teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih berkualitas.
“Pengadaan ke depan tidak boleh lagi dianggap rumit, lambat, dan tanpa kepastian. Pengadaan harus luwes, transparan, namun tetap kuat di koridor regulasi,” ujarnya.
Melalui penguatan kapasitas dan adaptasi digital tersebut, Dewa Indra optimistis profesi ahli pengadaan akan semakin diakui sebagai garda penting dalam menjaga efektivitas belanja pemerintah.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
