DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi guna mendukung pembangunan Bali secara terintegrasi melalui konsep One Island, One Management (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
Acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut sebagai wadah mempererat komunikasi dan membangun sinergi antarlembaga agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.
Koster menegaskan bahwa selama memimpin Bali, dirinya menerapkan pengalaman dalam pengelolaan keuangan negara yang diperoleh saat bertugas di Badan Anggaran DPR RI. Pengalaman tersebut diterapkan dengan menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sesuai fakta, berpedoman pada regulasi, serta mengikuti arahan BPK.
“Arahan BPK selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Sejauh ini, jika diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut,” ujarnya.
Menurut Koster, capaian opini WTP tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Pada kesempatan itu, Koster kembali menegaskan pentingnya penerapan konsep One Island, One Management dalam pembangunan Bali. Menurutnya, sebagai wilayah yang relatif kecil, Bali harus dibangun secara terpadu dan terintegrasi agar terhindar dari ego sektoral maupun ego kewilayahan.
“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah dan antar sektor, maka Bali akan rusak. Karena itu Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan masyarakat Bali secara keseluruhan,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan bahwa tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks. Karena itu, pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian prestasi semata, tetapi harus berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Koster merupakan pendekatan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali di masa mendatang.
“Ini konsep yang sangat baik. Namun untuk menyelesaikan berbagai tantangan ke depan, diperlukan sinergi seluruh pihak di Bali dalam mengelola keuangan negara secara tertib administrasi sehingga mampu mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan,” ujarnya.
Nyoman menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Bali.
“Sinergi Bapak dan Ibu semua sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” tutupnya.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
