DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Bali sejak tahun 2012.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang berlangsung pada Senin (8/6/2026).
Pencapaian Opini WTP ke-13 ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Bali mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI tersebut. Menurutnya, capaian itu mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” ujarnya.
Meski demikian, BPK RI masih menemukan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Beberapa di antaranya merupakan temuan yang berulang dan menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam aspek pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Nyoman Adhi, temuan berulang tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus muncul pada pemeriksaan berikutnya. Langkah perbaikan yang konsisten dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Oleh sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” katanya.
Selain memberikan catatan terkait hasil pemeriksaan, BPK RI juga mengapresiasi berbagai capaian yang diraih pemerintah daerah di Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai penghargaan yang diterima pemerintah daerah di Bali dalam sejumlah ajang nasional menunjukkan tingginya kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan.
Salah satu yang mendapat perhatian BPK RI adalah keberhasilan sejumlah kepala daerah di Bali meraih penghargaan dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
“Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas berbagai masukan, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan selama proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Koster, hasil audit BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan rencana aksi atau action plan guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Langkah tersebut dilakukan agar setiap temuan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami sudah menyiapkan action plan agar seluruh hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Gubernur Koster juga menegaskan bahwa dirinya secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar mengelola keuangan daerah secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jangan sampai yang sakit dibilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran perangkat daerah yang baik,” tegasnya.
Selain itu, Koster mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara rutin setiap tahun. Evaluasi tersebut berupa rapor kinerja yang mengukur capaian target masing-masing perangkat daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Menurutnya, sistem evaluasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh OPD bekerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Usai penyerahan LHP BPK RI kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD kabupaten/kota serta bupati dan wali kota se-Bali.
Keberhasilan meraih Opini WTP ke-13 berturut-turut semakin memperkuat posisi Bali sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia. Namun demikian, Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk tidak berpuas diri dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.(*)
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
