Koster Tegaskan Tak Ada Lagi Ego Sektoral, Seluruh Kabupaten dan Kota Harus Bangun Bali Bersama

Selasa, 9 Juni 2026 | 19:32 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Jaya Sabha Denpasar membahas percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bali.

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah. Seluruh kabupaten dan kota di Bali diminta memperkuat sinergi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor tersebut membahas strategi percepatan pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Koster, Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama. Karena itu, seluruh kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan Bali secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan masing-masing daerah.

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujar Koster.

Ia menilai sinergi yang selama ini terbangun antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan daerah. Berbagai program yang dijalankan dalam kerangka visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dinilai telah memberikan hasil positif.

Koster mengungkapkan, sejumlah indikator pembangunan Bali menunjukkan capaian yang membanggakan. Di tingkat Jawa-Bali, Provinsi Bali berhasil menjadi yang terbaik dalam pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta penurunan angka stunting.

Bahkan dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting, Bali meraih peringkat pertama secara nasional. Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan juga tercatat sebagai tiga kabupaten terbaik, sementara Kota Denpasar menjadi kota terbaik dalam berbagai indikator pembangunan.

“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Gubernur Bali juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026 melalui penguatan sejumlah sektor unggulan.

Sektor yang menjadi fokus antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan penyediaan makanan minuman yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

Menurut Koster, seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami berbagai tantangan di wilayah masing-masing serta memiliki strategi penyelesaian yang jelas. Ia mengapresiasi laporan yang disampaikan seluruh kepala daerah karena telah berbasis data dan fakta lapangan.

“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Koster menekankan pentingnya memperkuat skema pembiayaan berbasis sektor unggulan di masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan Bali dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat semakin meningkat, terutama menjelang triwulan ketiga tahun anggaran.

Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah serta festival pangan lokal secara lebih intensif. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membantu pengendalian inflasi, tetapi juga memperkuat pemasaran produk lokal Bali.

“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.

Pada sektor infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan. Bahkan mulai tahun 2026, alokasi transfer tersebut direncanakan meningkat guna mempercepat pembangunan yang lebih merata.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas Bali melalui pengendalian alih fungsi lahan produktif. Pemerintah daerah diminta memperketat perizinan pembangunan hotel dan restoran, terutama di kawasan yang memiliki lahan pertanian produktif dan ruang terbuka hijau.

Selain itu, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di seluruh Bali diminta mengambil peran lebih besar dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan demikian, hotel dan restoran di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat lebih banyak menyerap produk dari daerah lain di Bali.

Di akhir arahannya, Koster kembali menegaskan bahwa kemajuan Bali hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan gotong royong seluruh daerah.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, Denpasar, atau daerah lainnya. Jika satu daerah terkena masalah, maka yang terdampak adalah citra Bali secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan bersama demi kesejahteraan masyarakat Bali,” pungkasnya.(*)