Arnawa: Jangan Terlena WTP, Kualitas Tata Kelola Harus Ditingkatkan

Rabu, 10 Juni 2026 | 10:17 WITA

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa (kiri) Bersama Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menerima hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026). Pemkab Tabanan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut.

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan agar tidak terlena dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, raihan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Arnawa sebagai respons atas keberhasilan Pemkab Tabanan kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan BPK RI pada Senin (8/6/2026) di Kantor DPRD Provinsi Bali.

Dengan capaian terbaru ini, Pemkab Tabanan tercatat telah mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Prestasi tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Meski demikian, Arnawa menegaskan bahwa predikat WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian administratif semata. Ia menilai keberhasilan tersebut harus tercermin dalam kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Jangan terlena dengan keberhasilan mempertahankan WTP secara kuantitas,” tegas Arnawa saat dimintai tanggapan terkait raihan opini WTP Pemkab Tabanan.

Menurutnya, laporan keuangan yang memperoleh predikat WTP harus berbanding lurus dengan kondisi riil di lapangan. Akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

Arnawa juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Baginya, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui laporan administrasi yang baik, tetapi juga melalui hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan kuantitas saja, harus diimbangi dengan kualitas,” ujarnya.

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Tabanan akan tetap mencermati berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam hasil pemeriksaan tersebut.

Ia mengakui belum mengetahui secara rinci seluruh catatan yang diberikan auditor BPK. Namun, pihaknya memastikan akan mendalami setiap rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Pastinya catatan-catatan dari BPK ada. Cuma saya belum mengetahui detail apa yang menjadi catatan BPK tersebut,” kata Arnawa.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK sendiri meliputi sejumlah aspek penting, seperti kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Sementara itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras sehingga opini WTP dapat kembali dipertahankan.

Menurut Sanjaya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan di lingkungan Pemkab Tabanan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Sanjaya menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Ke depan, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk menyelaraskan opini WTP ini dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut semakin memperkuat posisi Kabupaten Tabanan sebagai salah satu daerah di Bali yang konsisten menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Tabanan berharap raihan opini WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.(ka)