TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Tidak hanya pada sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi juga akan diperluas pada penyaluran hibah, bantuan sosial (bansos), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), hingga sistem kehadiran aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah kebocoran anggaran.
Komitmen tersebut disampaikan Sanjaya usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (23/7).
Menurut Sanjaya, Pemerintah Kabupaten Tabanan mendukung penuh rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan yang mendorong perluasan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan penerimaan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Sistem yang terintegrasi akan membuat pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mudah diawasi,” ujar Sanjaya.
Selain optimalisasi PAD, Bupati juga menaruh perhatian besar pada mekanisme penyaluran bantuan pemerintah. Ia memastikan seluruh bantuan hibah, bantuan sosial, maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) akan diarahkan menggunakan sistem by name by address, sehingga setiap penerima dapat diverifikasi secara akurat dan tepat sasaran.
Menurutnya, penggunaan basis data yang valid menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahan penyaluran, penerima ganda, maupun munculnya data fiktif yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Lebih jauh, Sanjaya mengungkapkan Pemkab Tabanan tengah mempertimbangkan pemanfaatan teknologi biometrik yang lebih canggih, termasuk pemindaian retina mata, sebagai bagian dari sistem verifikasi penerima bantuan. Teknologi tersebut dinilai memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan metode pengenalan wajah maupun sidik jari.
“Kalau memang diperlukan, kita siap menggunakan teknologi retina mata. Ini bukan hanya face recognition atau sidik jari, tetapi teknologi biometrik yang lebih kuat sehingga benar-benar memastikan bantuan diterima oleh orang yang berhak,” tegasnya.
Ia menilai penerapan teknologi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tabanan, kata Sanjaya, siap mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui koordinasi bersama kementerian terkait agar sistem digital pemerintahan semakin modern dan terintegrasi.
Sanjaya menjelaskan bahwa transformasi digital sebenarnya telah berjalan di lingkungan Pemkab Tabanan. Salah satu implementasi yang sudah diterapkan adalah sistem absensi elektronik bagi pegawai. Ke depan, digitalisasi akan diperluas ke berbagai sektor pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah agar seluruh proses administrasi semakin efisien dan transparan.
Menurutnya, penggunaan teknologi digital tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan sistem yang terdokumentasi secara elektronik, setiap transaksi dapat ditelusuri sehingga peluang terjadinya penyimpangan menjadi lebih kecil.
“Yang kita bangun adalah sistem yang konkret, transparan, dan memiliki pengawasan berlapis. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan anggaran maupun penerima bantuan fiktif bisa diminimalkan,” katanya.
Bupati Tabanan juga menilai digitalisasi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Melalui integrasi data, pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, dukungan DPRD terhadap penguatan sistem digital dinilai menjadi sinergi positif antara legislatif dan eksekutif dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi Banggar DPRD terkait digitalisasi pajak dan retribusi menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penerimaan daerah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap setiap sumber pendapatan.
Sanjaya optimistis, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas, Kabupaten Tabanan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mempercepat penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi langkah strategis dalam membangun pemerintahan modern yang mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik penyimpangan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, Tabanan diharapkan menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam penerapan digitalisasi pemerintahan di Bali.
Sanjaya optimistis digitalisasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan bebas penyimpangan.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
