Gubernur Koster: Bali Tetap Aman, Warga Diminta Hindari Main Hakim Sendiri

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:50 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Bali di Jayasabha, Denpasar, membahas keamanan, ketertiban masyarakat, pengawasan WNA, serta upaya menjaga Bali tetap kondusif. — Gubernur Bali Wayan Koster didampingi jajaran Forkopimda Provinsi Bali memimpin rapat koordinasi di Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026). Rapat membahas penguatan keamanan, ketertiban masyarakat, pengawasan warga negara asing, serta langkah menjaga Bali tetap aman dan kondusif sebagai destinasi pariwisata dunia.

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata hingga saat ini tetap aman, stabil, dan kondusif. Penegasan tersebut disampaikan menyusul berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk maraknya informasi di media sosial terkait sejumlah peristiwa yang dinilai dapat memengaruhi citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Komitmen menjaga stabilitas keamanan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali yang dipimpin langsung Gubernur Wayan Koster di Ruang Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mulai dari Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, Danrem 163/Wirasatya, Kantor Imigrasi, hingga unsur pemerintah daerah. Agenda utama rapat adalah mengevaluasi kondisi keamanan, ketertiban masyarakat, serta pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di Bali.

Dalam paparannya, seluruh unsur keamanan menyampaikan bahwa situasi Bali secara umum masih berada dalam kondisi terkendali. Meski demikian, pemerintah menilai koordinasi lintas lembaga harus terus diperkuat agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Menurut Gubernur Wayan Koster, masyarakat juga diharapkan tidak mudah membentuk opini hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang viral mencerminkan fakta sebenarnya di lapangan karena sering kali hanya menampilkan sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa.

“Koordinasi ini kami lakukan secara rutin untuk mengevaluasi situasi keamanan di Bali. Berbagai isu yang berkembang harus disikapi secara objektif karena tidak semua informasi di media sosial sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” ujar Koster.

Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama aparat keamanan akan meningkatkan intensitas pengawasan sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah kasus pengeroyokan terhadap seorang terduga pelaku pencurian di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang berujung pada meninggalnya korban.

Peristiwa tersebut mendapat sorotan luas setelah polisi menetapkan sejumlah warga sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster mengajak seluruh masyarakat Bali menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran penting agar tidak menyelesaikan persoalan hukum dengan tindakan main hakim sendiri.

Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Bali agar tetap menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing, menahan diri apabila terjadi persoalan hukum, dan menyerahkan penanganannya kepada aparat yang berwenang,” tegasnya.

Koster mengatakan pemerintah akan memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui pemerintah desa dan desa adat agar kesadaran hukum semakin meningkat.

Ia menilai peran kepala desa, Bendesa Adat, tokoh masyarakat, hingga unsur keamanan di tingkat desa sangat penting dalam mencegah munculnya tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Koster juga menanggapi anggapan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak kriminalitas.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperluas berbagai program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, serta pengentasan kemiskinan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Ia menegaskan bahwa seluruh desa di Bali memiliki hak yang sama untuk memperoleh program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.

“Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus berkolaborasi agar pemerataan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Berbagai program bantuan sosial juga terus kami jalankan,” katanya.

Rakor Forkopimda juga membahas aktivitas komunitas pelari warga negara asing yang sempat menjadi perhatian publik.

Menurut Koster, masyarakat tidak perlu memberikan respons berlebihan karena kegiatan tersebut merupakan aktivitas olahraga yang berlangsung pada pagi hari dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

Meski demikian, pemerintah memastikan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing tetap dilakukan secara ketat melalui koordinasi bersama aparat keamanan dan instansi keimigrasian.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, menjaga keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan wisatawan, melindungi masyarakat, dan memastikan roda perekonomian berbasis pariwisata tetap berjalan dengan baik.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, desa adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga menjadi fondasi utama untuk menjaga Bali tetap aman, damai, dan nyaman sebagai destinasi wisata kelas dunia.[*]