Hoaks! Video AI Catut Ny. Putri Koster dan BPD Bali Tawarkan Undian Rp2 Miliar

Senin, 3 Agustus 2026 | 08:59 WITA

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba memberikan keterangan terkait video hoaks yang mencatut nama Ny. Putri Suastini Koster dan BPD Bali — Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video hoaks yang beredar di media sosial dan mencatut nama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, terkait undian berhadiah HUT RI ke-81. Masyarakat diminta selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi serta tidak ikut menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya demi menjaga ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.[IST]

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi Bali memastikan video yang beredar di media sosial Facebook yang menampilkan Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster seolah-olah mengumumkan program undian berhadiah Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali merupakan informasi palsu (hoaks).

Video tersebut memperlihatkan sosok Ny. Putri Suastini Koster yang tampak mengajak masyarakat mengikuti program undian berhadiah dengan total hadiah mencapai Rp2 miliar. Dalam unggahan itu juga disertakan tautan pendaftaran gratis yang mengarahkan masyarakat untuk mengikuti program yang diklaim sebagai undian resmi.

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Surja Manuaba, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis terhadap video yang viral tersebut.

Hasilnya, video itu merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu.

“Setelah kami lakukan analisis, video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” tegas Surja Manuaba di Denpasar, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, baik Pemerintah Provinsi Bali maupun BPD Bali tidak pernah menyelenggarakan maupun mengumumkan program undian sebagaimana yang beredar dalam video tersebut.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mempercayai isi video maupun berbagai unggahan serupa yang mencatut nama pejabat pemerintah atau lembaga resmi.

Pemprov Bali juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengklik tautan (link) yang disertakan dalam video tersebut.

Pasalnya, tautan seperti itu sangat berpotensi menjadi sarana penipuan digital yang bertujuan mencuri data pribadi maupun informasi penting milik masyarakat.

Pelaku kejahatan siber kerap memanfaatkan modus undian berhadiah palsu untuk memperoleh informasi seperti nomor telepon, identitas pribadi, hingga data perbankan korban.

Oleh sebab itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati ketika menerima informasi yang menawarkan hadiah, investasi, maupun bantuan dengan syarat mengisi formulir melalui tautan tertentu.

Surja Manuaba mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima melalui media sosial.

Menurutnya, langkah paling aman adalah memeriksa informasi melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Bali maupun BPD Bali sebelum mempercayai ataupun membagikannya kepada orang lain.

“Kami mengajak masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Bali maupun BPD Bali. Kehati-hatian masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks sekaligus melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan digital,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi Artificial Intelligence memang memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga dapat disalahgunakan untuk membuat video yang tampak seolah-olah asli.

Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar mampu membedakan informasi yang benar dengan konten hasil manipulasi.

Pemerintah Provinsi Bali juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan konten yang mengatasnamakan pejabat pemerintah, instansi pemerintah, maupun lembaga resmi yang menawarkan hadiah, investasi, bantuan, atau promosi dengan cara mencurigakan.

Langkah pelaporan dinilai penting agar penyebaran konten palsu dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak semakin banyak masyarakat menjadi korban.

Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak ikut menyebarluaskan video atau tautan yang belum dipastikan kebenarannya karena dapat mempercepat penyebaran hoaks.

Maraknya penyalahgunaan teknologi AI menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat.

Kemampuan memverifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu cara paling efektif dalam mencegah penyebaran hoaks dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Pemerintah Provinsi Bali berharap masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial, hanya mempercayai informasi dari sumber resmi, serta tidak mudah tergiur dengan tawaran hadiah maupun investasi yang belum jelas kebenarannya.

Dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat, berbagai modus penipuan digital yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dapat dicegah sehingga keamanan informasi dan data pribadi masyarakat tetap terjaga.[*]