TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai mempersiapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah menyusun strategi baru agar roda pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mendekati angka Rp1 triliun.
Strategi tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan yang membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di ruang sidang DPRD Tabanan, Kamis (6/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD yang juga Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS kali ini lebih banyak menyoroti kemampuan daerah dalam bertahan menghadapi berkurangnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut semakin mandiri, kreatif, dan mampu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.
Dalam pemaparannya, Sekda Tabanan I Gede Susila menjelaskan bahwa total pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,150 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp30,56 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD Induk Tahun 2026.
Penurunan itu bukan disebabkan melemahnya ekonomi daerah, melainkan karena berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan hanya mencapai Rp1,199 triliun, turun sekitar Rp54,50 miliar.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi terlalu bergantung pada dana transfer. Sebaliknya, kemampuan daerah menggali sumber pendapatan sendiri akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.
“Pendapatan Asli Daerah kita rencanakan sebesar Rp951,1 miliar. Ini meningkat sekitar Rp23,93 miliar atau 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Susila.
Target tersebut sekaligus menjadi langkah awal menuju cita-cita Tabanan memiliki PAD di atas Rp1 triliun.
Peningkatan PAD tidak hanya dipandang sebagai angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menjadi indikator tingkat kemandirian daerah.
Semakin besar kontribusi PAD, semakin luas pula ruang gerak pemerintah dalam membiayai pembangunan tanpa harus menunggu bantuan pemerintah pusat.
Pemkab Tabanan optimistis target tersebut dapat dicapai melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
Langkah ini dinilai penting mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan setiap tahun terus meningkat, sementara ruang fiskal semakin terbatas.
Meski pendapatan mengalami penyesuaian, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Belanja daerah tahun 2027 dirancang sebesar Rp2,197 triliun.
Sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja operasi senilai Rp1,751 triliun, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, serta bunga pinjaman.
Sementara itu, belanja modal sebesar Rp137,90 miliar tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, irigasi, gedung pemerintah, hingga pengadaan peralatan.
Pemerintah juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10,78 miliar sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi darurat maupun bencana.
Selain itu, belanja transfer mencapai Rp297,95 miliar yang digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan melalui bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah desa.
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp46,88 miliar.
Namun pemerintah memastikan kondisi tersebut masih dalam batas aman karena akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah, termasuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,63 miliar.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap mengalokasikan Rp18,23 miliar untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang sebelumnya digunakan membiayai pembangunan sarana dan prasarana daerah.
Menurut TAPD, pembayaran kewajiban tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga kesehatan fiskal sekaligus kredibilitas pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, memberikan sejumlah catatan penting.
Ia menilai target PAD yang terus meningkat harus diikuti langkah nyata di lapangan. Menurutnya, masih terdapat banyak potensi pajak daerah yang belum tergarap secara maksimal.
Salah satunya berasal dari restoran, tempat usaha, hingga sektor jasa yang belum seluruhnya masuk dalam basis data perpajakan daerah.
“Kami berharap eksekutif lebih serius mengejar potensi tersebut. Restoran atau usaha yang belum tersentuh harus mulai disisir oleh OPD terkait,” tegas Arnawa.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya persoalan administrasi penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama di kawasan perumahan yang menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya.
Tak hanya fokus pada target pendapatan, DPRD juga meminta pemerintah daerah lebih transparan dalam penyusunan anggaran.
Banggar meminta seluruh dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dibuka sebelum penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS.
Permintaan tersebut bertujuan agar legislatif dapat mengetahui secara rinci arah penggunaan anggaran, termasuk perubahan maupun pergeseran belanja pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
Bagi DPRD, transparansi menjadi syarat utama agar APBD 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan tantangan fiskal yang semakin kompleks, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dan DPRD untuk menyusun kebijakan anggaran yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal melalui penguatan PAD diproyeksikan menjadi fondasi utama agar pembangunan di Tabanan tetap berjalan berkelanjutan meski dana transfer dari pemerintah pusat terus mengalami penyesuaian.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
