BADUNG, MEDIAPELANGI.com – Bali mulai mengarahkan potensi lingkungan dan aset ekologisnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis karbon dan keanekaragaman hayati. Gubernur Bali Wayan Koster membuka tiga peluang kolaborasi yang dinilai bankable, yakni blue carbon, energi surya, dan karbon pertanian.
Peluang tersebut disampaikan Koster saat memberikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Menurut Koster, aksi iklim Bali bukan sekadar upaya merespons perubahan iklim. Kebijakan tersebut menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan prinsip menjaga kesucian dan keharmonisan alam beserta isinya demi kesejahteraan masyarakat secara sekala dan niskala.
Koster menjelaskan pembangunan Bali ke depan harus menjaga keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.
Dari sisi alam, Bali telah memiliki sejumlah aset ekologis yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon, yakni blue carbon melalui mangrove dan padang lamun, solar energy melalui PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pertanian organik dan pengembangan soil carbon.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian pesan Koster.
Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen masuk kategori lebat. Selain itu terdapat sekitar 1.307 hektare padang lamun.
Koster melihat kawasan tersebut memiliki peluang dikembangkan menjadi blue carbon credit, tetapi manfaatnya harus tetap dirasakan masyarakat dan pengelolaannya dilakukan secara hati-hati.
Potensi lain berasal dari sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah.
Kondisi tersebut dinilai menjadi modal untuk mengembangkan soil carbon dan biodiversity credits sekaligus memperkuat pertanian berkelanjutan di Bali.
Sementara sektor kehutanan memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, terdiri dari sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Peluang terbesar juga dibuka melalui sektor energi terbarukan. Bali saat ini telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Untuk pengembangan PLTS skala besar, Pemprov Bali menargetkan tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.
Pengembangan PLTS tidak hanya diarahkan untuk mempercepat transisi energi. Proyek tersebut juga berpotensi menghasilkan renewable energy certificate dan carbon credit.
Dengan demikian, energi bersih diposisikan bukan sekadar instrumen pengurangan emisi, tetapi sekaligus sebagai bagian dari pengembangan ekonomi baru Bali.
Meski membuka peluang investasi, Koster menegaskan pengembangan ekonomi karbon tidak boleh berjalan tanpa kendali. Kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan harus tetap berada dalam kerangka regulasi Pemerintah Provinsi Bali.
Prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan masyarakat menjadi syarat utama.
Artinya, nilai ekonomi dari carbon credit dan biodiversity credit tidak boleh hanya dinikmati pelaku proyek, tetapi harus memberikan manfaat kembali kepada Bali.
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang telah memiliki fondasi kebijakan sekaligus aset nyata untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas.
Menurut Rob, kekuatan Bali terletak pada kombinasi alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Kondisi tersebut membuka peluang Bali menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang menggabungkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
ICCBA juga siap mempertemukan Bali dengan mitra strategis nasional maupun internasional agar potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek konkret, terukur, dan memenuhi standar internasional.
Dengan tiga pintu kolaborasi tersebut, aksi iklim Bali mulai diarahkan dari sekadar agenda lingkungan menjadi strategi ekonomi hijau. Tantangannya kini adalah memastikan investasi karbon benar-benar menjaga alam, memperkuat ketahanan lingkungan, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Bali.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
