BerandaTabananPWI Tabanan Bongkar Tantangan Humas OPD: Bukan Sekadar Tukang Foto

PWI Tabanan Bongkar Tantangan Humas OPD: Bukan Sekadar Tukang Foto

TABANAN, MEDIAPELANGI.com — Humas pemerintah kini tidak cukup hanya sibuk mendokumentasikan kegiatan, membuat berita, lalu mengunggahnya ke media sosial. Di tengah derasnya arus informasi digital, aparatur dituntut mampu memastikan informasi pemerintah benar-benar sampai, dipahami dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu pesan utama dalam Pelatihan Kehumasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabanan, Rabu (23/9/2026), di Lantai III Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan.

Mengusung tema “Penguatan Kompetensi Kehumasan dalam Mewujudkan Komunikasi Publik yang Profesional, Informatif dan Berintegritas”, kegiatan tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Pelatihan ini juga membawa semangat “Sinergi Pers dan Pemerintah untuk Informasi Publik yang Berkualitas”, dengan fokus meningkatkan kapasitas aparatur yang menangani fungsi kehumasan dan komunikasi publik.

Saat membuka kegiatan, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menekankan bahwa tugas kehumasan pemerintah bukan sekadar menyampaikan aktivitas birokrasi. Lebih dari itu, humas harus memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah sekaligus memahami manfaatnya.

“Kehumasan pemerintah bukan hanya bagaimana menyampaikan kegiatan, tetapi bagaimana memastikan apa yang dilakukan pemerintah dapat dipahami masyarakat. Karena itu, informasi publik harus disampaikan secara benar, terbuka, informatif dan bertanggung jawab. Pers dan pemerintah memiliki ruang masing-masing, tetapi keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Sanjaya.

Menurutnya, perubahan teknologi dan perkembangan media digital telah membuat pola masyarakat dalam mendapatkan informasi ikut berubah. Karena itu, perangkat daerah perlu semakin adaptif dalam mengelola komunikasi publik.

“Jangan sampai pemerintah memiliki banyak program dan kegiatan, tetapi masyarakat tidak mengetahui manfaatnya. Di sinilah fungsi kehumasan menjadi penting, karena keberhasilan komunikasi pemerintah pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami dan merasakan manfaat informasi yang disampaikan,” ujarnya.

Baca Juga:  KPU Tabanan Mutakhirkan Data Pemilih Warga Binaan di Lapas

Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali, I Gusti Made Bang (IGMB) Dwikora Putra, dalam materinya membahas perbedaan karakter media pers dengan media sosial.

Ia mengingatkan bahwa kedua kanal tersebut memiliki mekanisme dan tanggung jawab yang berbeda sehingga pemerintah perlu memahami cara kerja masing-masing.

“Media pers dan media sosial memiliki karakter, mekanisme dan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu memahami ruang kerja pers sekaligus mampu mengelola informasi melalui media sosial secara tepat. Jangan menyamakan semua kanal komunikasi, karena setiap media memiliki karakter audiens dan cara kerja yang berbeda,” ujarnya.

Dwikora juga menekankan hubungan pemerintah dan pers harus dibangun secara profesional, bukan sekadar untuk saling menyenangkan.

“Hubungan pers dengan pemerintah bukan hubungan untuk saling menyenangkan, tetapi hubungan profesional yang dibangun melalui keterbukaan, komunikasi dan penghormatan terhadap fungsi masing-masing. Pemerintah membutuhkan pers untuk memperluas informasi kepada publik, sementara pers membutuhkan akses informasi yang terbuka dan akurat,” tegasnya.

Materi berikutnya disampaikan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali, Arief Wibisono. Ia memberikan pelatihan mengenai penulisan berita bagi aparatur kehumasan.

Menurut Arief, berita pemerintahan tidak cukup dibuat dengan memindahkan informasi kegiatan ke dalam tulisan. Humas perlu menentukan fakta utama, sudut pandang dan cara penyajian agar informasi mudah diterima pembaca.

“Menulis berita bukan sekadar memindahkan informasi dari sebuah kegiatan ke dalam tulisan. Ada proses memilih fakta, menentukan sudut pandang dan menyusun informasi agar pesan utama dapat diterima pembaca dengan cepat dan jelas. Karena itu, aparatur kehumasan perlu belajar menulis dari sudut pandang kebutuhan informasi masyarakat,” ujar Arief.

Ia juga mendorong penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu birokratis ketika informasi pemerintah ditujukan kepada masyarakat.

Baca Juga:  112 Inovasi Lolos Lomba Jayaning Singasana Tabanan 2026

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, menegaskan fungsi humas OPD harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam komunikasi pemerintah.

“Humas OPD bukan sekadar tukang foto, membuat berita atau mengunggah kegiatan. Humas harus menjadi penghubung antara apa yang dikerjakan pemerintah dengan apa yang perlu diketahui masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan harus memiliki nilai publik, bukan hanya nilai dokumentasi,” ujar Winiantara.

Ia menyebut kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat dan mudah diakses membuat penguatan kapasitas humas semakin penting.

“Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar bagaimana informasi tersedia, tetapi bagaimana informasi tersebut sampai, dipahami dan memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap OPD perlu memiliki kemampuan mengelola informasi secara terencana, konsisten dan terintegrasi,” katanya.

Winiantara juga menekankan perlunya sinergi antara PPID, humas OPD, media massa dan kanal digital pemerintah.

“Kita ingin membangun komunikasi publik yang tidak berjalan sendiri-sendiri. Informasi dari OPD harus terkelola, terverifikasi dan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak berhenti pada tersedianya informasi, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat dan membangun kepercayaan masyarakat,” terangnya.

Pelatihan PWI Tabanan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Materi mencakup perbedaan media pers dan media sosial, teknik menulis berita serta fungsi kehumasan pemerintah.

Melalui kegiatan ini, sinergi pers dan pemerintah diharapkan tidak berhenti pada publikasi kegiatan, tetapi berkembang menjadi ekosistem informasi yang terbuka, sehat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Informasi pemerintah bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dipahami dan dimanfaatkan masyarakat,” tegas Winiantara.[ka]

 

BERITA LAINNYA

ARSIP BERITA

Silahkan pilih bulan untuk melihat Arsip Berita.

BERITA POPULER