Ribuan Warga Tabanan Terancam Tak Bisa Berobat

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36 WITA

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa memberikan keterangan terkait rencana rapat kerja pembahasan penonaktifan PBI BPJS. — Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Tabanan terancam kehilangan hak dasar atas layanan kesehatan setelah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan. Situasi ini memicu kegelisahan publik dan mendorong DPRD Tabanan turun tangan, menyiapkan rapat kerja lintas instansi untuk mencari solusi agar masyarakat miskin tidak menjadi korban kebijakan administratif

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengatakan rapat kerja tersebut akan dilaksanakan oleh Komisi IV DPRD Tabanan yang membidangi kesehatan. Rapat direncanakan melibatkan sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga BPJS Kesehatan, untuk mengkaji penyebab penonaktifan serta merumuskan solusi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Ya, kami akan minta Komisi IV melakukan rapat kerja dengan dinas terkait. Apa solusinya dan bagaimana penerapannya nanti, itu yang akan dikaji bersama. Semua pihak akan dilibatkan, termasuk BPJS,” ujar Arnawa, Selasa (10/2).

Arnawa menegaskan, jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang bergantung pada bantuan subsidi pemerintah. Karena itu, ia menilai penonaktifan status PBI BPJS tidak semestinya dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi yang matang dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat miskin tidak kehilangan perlindungan kesehatan, terlebih saat mereka membutuhkan layanan medis. “Apalagi bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Untuk kategori itu, negara wajib hadir memberikan perlindungan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Penonaktifan ribuan peserta PBI BPJS Kesehatan ini dikhawatirkan berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Tanpa status kepesertaan aktif, warga tidak dapat memanfaatkan layanan BPJS di puskesmas maupun rumah sakit rujukan, sehingga berpotensi menunda penanganan medis, bahkan membahayakan keselamatan jiwa.

Situasi ini juga berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru bagi keluarga kurang mampu. Biaya pengobatan yang seharusnya ditanggung negara terpaksa harus ditanggung sendiri oleh warga, sementara kondisi ekonomi mereka terbatas.

Menanggapi kondisi tersebut, Arnawa membuka peluang penerapan skema pembiayaan bersama atau sharing cost antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai salah satu opsi solusi. Namun, ia menegaskan bahwa skema tersebut harus melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Skema pembiayaan itu akan kami bicarakan lagi. Terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, agar beban ekonomi mereka bisa diringankan. Tapi tentu harus dikaji dengan cermat,” jelasnya.

Di sisi lain, Arnawa juga mengingatkan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Ia menilai proses pendataan ulang atau listing sangat diperlukan agar bantuan PBI BPJS Kesehatan benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah mampu mengaku tidak mampu. Fakta seperti itu ada. Karena itu perlu dilakukan pendataan ulang. Yang benar-benar layak menerima, negara wajib hadir untuk mereka,” ujarnya.

Rencana rapat kerja Komisi IV DPRD Tabanan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkeadilan. DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat kecil.

Selain mencari solusi jangka pendek, DPRD Tabanan juga mendorong pembenahan sistem data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan ke depan. Dengan data yang valid, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran serta meminimalkan risiko penonaktifan massal akibat persoalan administratif.

Arnawa menegaskan, DPRD Tabanan akan terus mengawasi dan mengawal proses penyelesaian persoalan ini hingga ada kepastian bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. “Ini bukan semata soal administrasi, tapi soal hak dasar warga. Akses kesehatan harus tetap terjamin,” pungkasnya.[ka]