JAKARTA, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur DKI Jakarta dan bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali untuk mempelajari skema creative financing atau pembiayaan kreatif melalui obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur di Bali.
Langkah ini dinilai penting mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bali terus meningkat, sementara kemampuan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali mulai menjajaki berbagai sumber pendanaan yang tetap sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
Dalam keterangannya kepada media, Gubernur Wayan Koster menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri agar sejumlah pemerintah daerah mempelajari penerapan skema pembiayaan kreatif yang telah lebih dahulu diterapkan di DKI Jakarta.
“Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ujar Koster.
Menurut Koster, obligasi daerah menjadi salah satu opsi pembiayaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan berbagai proyek strategis tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Selain membahas obligasi daerah, pertemuan tersebut juga mengulas berbagai inovasi pembiayaan pembangunan yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur.
Gubernur Bali menilai berbagai pengalaman Jakarta dapat menjadi referensi bagi Bali yang saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung sektor pariwisata.
“Kami mendapat banyak gambaran mengenai langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa konsep yang bisa kami pelajari dan disesuaikan untuk diterapkan di Bali,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada pembiayaan pembangunan, tetapi juga menyentuh aspek tata ruang, termasuk penerapan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) serta pemanfaatan ruang udara untuk mendukung pembangunan kawasan perkotaan.
Koster mengatakan Bali perlu mempelajari berbagai mekanisme tersebut agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan karakter budaya dan lingkungan yang menjadi identitas Pulau Dewata.
Menurutnya, pengaturan pemanfaatan ruang harus tetap berpedoman pada aturan daerah serta memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
“Hasil pertemuan ini akan kami bahas bersama tim teknis di Bali untuk dikaji lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur,” jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa tantangan ekonomi saat ini mengharuskan pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan baru yang lebih inovatif.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola konvensional dalam membiayai pembangunan daerah.
“Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, kita harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan,” ujar Pramono.
Ia juga menjelaskan pengalaman DKI Jakarta dalam mengelola kebijakan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) serta penerapan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata ruang.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa Kabupaten Badung menjadi pusat aktivitas pariwisata Bali dengan kontribusi sekitar 74 persen terhadap sektor pariwisata Pulau Dewata.
Besarnya aktivitas wisata tersebut membawa dampak positif terhadap ekonomi daerah, namun di sisi lain memunculkan tantangan berupa meningkatnya kemacetan, terutama di kawasan Badung Selatan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung telah mulai membangun sejumlah ruas jalan baru melalui skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan pihak ketiga.
“Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi saat ini adalah kemacetan. Infrastruktur jalan harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung sektor pariwisata yang terus berkembang,” kata Adi Arnawa.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur ke depan masih sangat besar sehingga diperlukan berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan penerbitan obligasi daerah.
Rencana mempelajari obligasi daerah dinilai sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun infrastruktur yang modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya saing pariwisata.
Melalui penerapan creative financing, pemerintah berharap berbagai proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat tanpa membebani kemampuan fiskal daerah secara berlebihan.
Pertemuan antara Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan dipelajari secara teknis agar dapat diterapkan sesuai karakteristik Bali, sehingga pembangunan infrastruktur mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pariwisata Bali yang berkelanjutan.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
