DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Program Bedah Rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Bali mendapat perhatian serius pemerintah. Tahun 2026, sebanyak 4.184 unit rumah di seluruh kabupaten/kota Bali memperoleh alokasi bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Jumlah tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Salah satu penerima manfaat adalah Ni Wayan Pageh (56), warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
Pageh menjadi salah satu warga yang rumahnya mendapat sentuhan program BSPS. Rumah perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung tersebut mulai diperbaiki sejak 1 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus.
Kisah kehidupan Pageh menjadi perhatian saat Menteri PKP Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan program Bedah Rumah di Kelurahan Tonja, Senin (10/8/2026).
Pageh diketahui merupakan ibu sekaligus kepala keluarga yang menghidupi tiga anaknya. Mereka adalah Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa.
Dengan pekerjaan sebagai pemulung, Pageh memperoleh penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Kondisi tersebut membuat perbaikan rumah menjadi kebutuhan penting bagi keluarganya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa melihat langsung kondisi rumah serta proses perbaikannya.
Pageh menerima bantuan BSPS sebesar Rp20 juta. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan sejumlah bagian rumah agar lebih aman dan layak ditempati.
Perbaikan meliputi rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, hingga jendela. Pembangunan juga mendapat dukungan swadaya masyarakat sebesar Rp4,088 juta.
Program BSPS tidak hanya menyasar warga di wilayah perkotaan. Alokasi bantuan tahun 2026 tersebar di berbagai kawasan dengan karakteristik kebutuhan masyarakat yang berbeda.
Dari total 4.184 unit, sebanyak 1.113 unit berada di wilayah perdesaan. Kemudian 2.812 unit menyasar kawasan pesisir, sedangkan 259 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan.
Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha mengatakan alokasi tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, Bali hanya memperoleh alokasi sebanyak 31 unit. Sementara pada 2026 jumlahnya mencapai 4.184 unit.
Lonjakan tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Bali, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
Di Kelurahan Tonja sendiri, selain Pageh terdapat empat calon penerima BSPS lainnya. Mereka adalah I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.
Saat meninjau lokasi, Maruarar Sirait mengingatkan seluruh pihak agar pelaksanaan program Bedah Rumah berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya transparansi agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Maruarar juga meminta Sekda Bali mengoordinasikan pelaksanaan program bersama dinas PUPR kabupaten/kota. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan dan serapan bantuan berjalan optimal.
Menurutnya, program Bedah Rumah merupakan bagian dari program strategis pemerintah yang membutuhkan kerja bersama berbagai pihak.
Tak hanya pemerintah daerah, dukungan aparat keamanan juga diminta untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik.
Program BSPS pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai bantuan pemerintah. Keterlibatan masyarakat melalui swadaya menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.
Hal tersebut terlihat pada rumah Pageh. Selain memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta, pembangunan rumah juga mendapat dukungan swadaya masyarakat.
Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni dapat ditangani melalui semangat gotong royong. Pemerintah memberikan stimulan, sementara masyarakat ikut berperan dalam proses perbaikan.
Maruarar menegaskan program tersebut harus dikawal agar tujuannya tercapai, yakni mengubah rumah yang sebelumnya tidak layak menjadi hunian yang lebih aman dan nyaman bagi keluarga penerima.
Bagi Pageh dan keluarganya, program ini bukan sekadar perbaikan fisik bangunan. Rumah yang lebih layak diharapkan memberikan ruang hidup yang lebih baik bagi dirinya bersama tiga anaknya.
Dengan alokasi mencapai 4.184 unit pada 2026, Program Bedah Rumah menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat Bali terhadap hunian layak. Peningkatan jumlah bantuan dibandingkan tahun sebelumnya juga membuka peluang lebih besar bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman.
Di sisi lain, pengawasan dan transparansi tetap menjadi kunci. Dengan koordinasi pemerintah pusat, Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta dukungan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran bagi warga Bali yang membutuhkan.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
