DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi Bali mendapat kepercayaan besar dari pemerintah pusat sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Bali. Penugasan tersebut menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipercaya menjalankan program transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital secara menyeluruh.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus dijaga dengan kerja serius dan penuh tanggung jawab demi memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan transparan.
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” ujar Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini program masih berada pada tahap awal, yakni proses pendataan agen layanan digital bantuan sosial. Setelah proses pendataan selesai dan seluruh data berhasil diunggah, tahapan berikutnya adalah aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital bagi masyarakat penerima bantuan.
Selanjutnya, pemerintah juga akan melaksanakan Training of Trainers (TOT) atau pelatihan bagi para pelatih yang nantinya bertugas mendampingi pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Dewa Indra, keberhasilan program ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Bahkan pada Juni 2026 mendatang, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke Bali untuk melihat progres pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial tersebut.
Karena itu, ia meminta seluruh agen yang terlibat, yang jumlahnya mencapai 8.029 orang, agar bekerja maksimal dan serius dalam menjalankan pelayanan bantuan sosial digital kepada masyarakat.
“Bali sedang mengemban kepercayaan besar. Presiden akan melihat langsung kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program ini. Karena itu seluruh agen harus bekerja serius dan maksimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya laporan progres yang lengkap dan akurat agar seluruh target pelaksanaan program dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat serta melibatkan kolaborasi lintas sektor.
“Transformasi digital termasuk adopsi AI dan teknologi digital bertujuan menyediakan layanan yang lebih efisien dan proaktif kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui digitalisasi ini pemerintah dapat memastikan subsidi dan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sistem digital memungkinkan pengawasan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih transparan dan akurat.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, mengatakan digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima serta mengurangi potensi kebocoran bantuan.
Menurutnya, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi kunci utama dalam sistem baru ini karena seluruh data penerima akan langsung terintegrasi dengan data kependudukan nasional.
“Kami ingin memastikan bantuan sosial tepat sasaran dengan sistem yang lebih sederhana, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial saat ini melakukan uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial di 41 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2026. Bali menjadi salah satu wilayah prioritas karena dinilai siap menjalankan integrasi sistem secara menyeluruh.
Melalui sistem baru tersebut, proses penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya melalui tujuh tahapan kini disederhanakan menjadi tiga tahapan utama. Sistem digital juga memungkinkan integrasi langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, hingga mitra perbankan.
Pemerintah berharap transformasi penyaluran bantuan sosial dari metode manual menuju sistem elektronik terpadu dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses verifikasi dan validasi data, serta meminimalisir kesalahan maupun potensi penyimpangan bantuan di lapangan.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
