Koster Ajak Krama Bali Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Pembangunan

Selasa, 9 Juni 2026 | 19:45 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas BPS Bali di Jaya Sabha Denpasar. — Gubernur Bali Wayan Koster menjadi tokoh pertama yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali dan mengajak masyarakat memberikan data yang akurat kepada petugas BPS.

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali I Wayan Koster mengajak seluruh masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Menurutnya, data yang akurat dari sensus tersebut akan menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Bali.yus

Ajakan tersebut disampaikan Koster usai menjalani pendataan Sensus Ekonomi 2026 dan pemasangan tanda sensus di Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Kegiatan itu turut disaksikan langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Dalam kesempatan tersebut, Koster menegaskan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan memberikan data yang benar, jujur, dan sesuai fakta kepada petugas sensus.

“Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil sensus ini betul-betul merupakan data yang akurat dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama Provinsi Bali,” ujar Koster.

Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya. Karena itu, ia mengajak seluruh krama Bali, pelaku usaha, hingga berbagai lapisan masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan data yang dibutuhkan.

Menurut Koster, hasil sensus akan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat Bali sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta, agar data yang diperoleh dari seluruh masyarakat Bali benar-benar akurat dan bisa menjadi gambaran nyata untuk perencanaan pembangunan,” katanya.

Selain memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus, Koster juga berharap BPS dapat mengembangkan instrumen pendataan yang memperhatikan karakteristik ekonomi Bali. Ia menegaskan bahwa struktur ekonomi Pulau Dewata memiliki kekhasan tersendiri karena lebih dari 65 persen ditopang oleh sektor pariwisata.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi momentum penting untuk mengukur capaian program Ekonomi Kerthi Bali yang selama ini menjadi arah pembangunan daerah.

Program tersebut memiliki enam sektor unggulan yang menjadi fokus pengembangan ekonomi Bali, yakni sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya.

“Sensus Ekonomi 2026 bisa menjadi momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali sehingga kita dapat melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu secara lebih terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Gubernur Bali terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyebut Wayan Koster menjadi tokoh pertama di Bali yang secara resmi didata dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini.

“Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas sensus,” ujar Agus.

Agus menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur ekonomi Indonesia. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Khusus di Bali, BPS telah menyiapkan sekitar 3.200 petugas sensus yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Petugas tersebut berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa hingga mahasiswa.

Wilayah dengan jumlah petugas terbanyak berada di Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar, mengingat tingginya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Selain mendata rumah tangga, sensus juga akan menyasar pelaku usaha di seluruh Bali. BPS mencatat terdapat lebih dari 640 ribu unit usaha yang akan menjadi objek pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026.

“Hasil sensus nantinya akan diolah secara nasional dan diperkirakan dapat dirilis sekitar satu tahun setelah proses pendataan selesai,” jelas Agus.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Bali dan BPS berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data tersebut diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali di masa mendatang.(*)