TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Persoalan kemiskinan di Kabupaten Tabanan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, tercatat 6.943 keluarga atau 22.415 individu di Tabanan berada pada desil 1.
Angka tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan bersama unsur pemerintah, dunia usaha, donatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan berbagai pemangku kepentingan di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9/2026).
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menegaskan, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat angka pendapatan masyarakat. Kemiskinan memiliki dimensi yang lebih luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, jaminan sosial hingga kesempatan memperoleh pekerjaan.
Sanjaya mengatakan data kemiskinan harus menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah. Menurutnya, di balik angka tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian secara langsung, mulai dari anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, petani, nelayan hingga pekerja.
Karena itu, Pemkab Tabanan menetapkan tiga arah utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau kurang mampu, serta menangani kantong-kantong kemiskinan.
“Pembangunan selalu bergerak. Karena itu, setiap desa harus memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, Bappeda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Sanjaya.
Pemkab Tabanan mendorong pemanfaatan program Desa Presisi untuk memperkuat akurasi data masyarakat. Basis data tersebut dinilai penting agar bantuan maupun program pemerintah tidak salah sasaran.
Sanjaya menekankan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus dirancang secara terpadu dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri antarperangkat daerah.
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menjadi salah satu landasan untuk mengarahkan program secara terukur, berbasis data dan berkelanjutan.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Pemkab Tabanan juga mengaitkan pengentasan kemiskinan dengan penguatan sektor ekonomi. Pertanian, pariwisata, infrastruktur serta pelestarian adat, agama, seni dan budaya dinilai memiliki peran dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Sanjaya menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih baik diharapkan mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga.
“Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan sebaik dan sebanyak mungkin di Tabanan. Dengan demikian, masyarakat kita semakin cerdas, sehat, dan sejahtera,” katanya.
Menurutnya, tiga indikator tersebut menjadi gambaran arah pembangunan Tabanan dalam lima tahun ke depan, yakni masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera.
Dalam rakor tersebut, pemerintah juga mengajak dunia usaha memperkuat kontribusi melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TJSP.
Sanjaya mengapresiasi para pelaku usaha dan donatur yang selama ini telah memberikan dukungan. Namun, ia berharap pola bantuan ke depan tidak hanya berhenti pada kegiatan amal atau pemberian donasi.
TJSP diharapkan berkembang menjadi investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat penerima manfaat memiliki peluang untuk keluar dari persoalan kemiskinan secara lebih mandiri.
“Program pemerintah dan TJSP tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Rakor ini jangan hanya menjadi forum penyampaian laporan, melainkan harus menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Sekretaris Bappeda Tabanan Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani menyampaikan, rakor diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata dan dunia usaha.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan dukungan TJSP dan memastikan program penanggulangan kemiskinan berbasis data.
Kolaborasi tersebut juga membawa capaian bagi Tabanan. Kabupaten Tabanan meraih peringkat III kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Namun, penghargaan tersebut tidak boleh menjadi titik akhir. Dengan masih terdapat ribuan keluarga yang membutuhkan intervensi, pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap program benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.
Bagi Pemkab Tabanan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan sekadar turunnya statistik, melainkan ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan hidup lebih sejahtera secara berkelanjutan. Ke depan, penanggulangan kemiskinan Tabanan tidak boleh berhenti pada rapat, data, dan penyaluran bantuan.
Angka kemiskinan harus benar-benar turun, sementara warga miskin harus mendapat akses kerja, pendapatan, dan peluang hidup yang lebih layak. Sebab, keberhasilan pemerintah bukan sekadar program, tetapi perubahan nyata di masyarakat.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
